Hanura

Antisipasi Radikalisme Terorisme 2018, Kebijakan Pilkada Harus Fleksibel

 SELASA, 02 JANUARI 2018 , 15:53:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

Antisipasi Radikalisme Terorisme 2018, Kebijakan Pilkada Harus Fleksibel

Ilustrasi/Net

RMOL. Tahun masehi 2018 baru saja menapak di muka bumi. Berbagai resolusi pun mengemuka mengiringi tahun 2018 yang diperkirakan bakal lebih ‘seru’ dibandingkan 2017. Salah satunya adalah harapan agar 2018 menjadi tahun damai tanpa radikalisme dan terorisme.
Pakar hukum, Suhardi Somomoeljono menilai harapan itu sangat bagus dan harus bisa diwujudkan di tengah masyarakat. Namun ia juga menggarisbawahi untuk mewujudkan tahun damai tanpa radikalisme dan terorisme butuh upaya yang sangat berat. Pasalnya, 2018 adalah tahun politik di mana akan digelar 171 Pilkada yang terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

Bukan tidak mungkin, ajang Pilkada ini akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan tindakan radikalisme dan terorisme. Selain itu potensi benturan antar pendukung kandidat juga sangat tinggi, sehingga harus ada strategi dari pemerintah untuk mengantipasi hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi.

"Harapan saya dalam pelaksanaan Pilkada serentak pemerintah harus benar-benar fleksibel dalam menerapkan segala kebijakan.Salah satunya penegakan hukum," ujar Suhardi di Jakarta, Selasa (2/1).

Menurutnya, penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada model hukum yang responsif bukan represif. Selain itu, ia juga mengimbau agar para politikus tidak saling menyerang dengan memanfaatkan hukum sebagai alat propaganda. Contohnya, bila ada calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak perlu dilarang dalam kontestasi Pilkada, sampai ada keputusan hukum yang tetap, kecuali seseorang itu ditahan karena pembunuhan, makar, terorisme, pemerkosaan, dan narkotika. Itu penting untuk menghindari terjadinya politisasi antar kontestan yang saling menghancurkan melalui hukum pidana.

"Bila itu terjadi, maka kemungkinan ‘perang’ antar pendukung akan sulit dihindari. Dan otomatis radikalisme pasti akan mengekor kejadian-kejadian tersebut. Makanya, semua harus diantisipasi dengan strategi-strategi yang berpihak pada perdamaian," imbuh pria yang juga pakar deradikalisasi ini.

Suhardi menerangkan bahwa Pilkada serentak itu merupakan political will dari suatu negara sebagai perwujudan dari demokrasi. Masalahnya apakah nilai-nilai demokrasi yang diterapkan oleh suatu negara yang dituangkan dalam hukum positif (baca UU) sudah dilakukan kajian secara mendalam dalam kaitannya dengan perilaku pemilih.

Pasalnya, bila kehendak pembentuk UU yang ingin diberlakukannya model demokrasi  liberal dalam memilih (hak pilih) dalam proses Pilkada. Namun bila perilaku pemilih belum memungkinkan karena disebabkan oleh tingkat intelektual atau kungkungan kultur, maka implimentasinya akan sulit, terutama dari provokasi politik yang dapat menimbulkan konflik sosial (radikalisme, terorisme, intimidasi).

"Pengalaman pada Pilkada DKI Jakarta lalu harus dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Apalagi Pilkada serentak ini lingkupnya sangat besar, dibandingkan dengan DKI Jakarta," pungkas Suhardi.[wid]


Komentar Pembaca
Pecat Anak Buah Surya Paloh!

Pecat Anak Buah Surya Paloh!

, 24 SEPTEMBER 2018 , 19:00:00

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

Golkar Pecah, Sebagian Dukung Prabowo-Sandi

, 24 SEPTEMBER 2018 , 17:00:00

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

720 Pengacara Bela Rizal Ramli

, 17 SEPTEMBER 2018 , 17:17:00

Cium Tangan Kiai

Cium Tangan Kiai

, 21 SEPTEMBER 2018 , 22:41:00

Antri Tanda Tangan

Antri Tanda Tangan

, 18 SEPTEMBER 2018 , 03:45:00

Djoko Santoso: Kami Hormati Pilihan Pak Gatot Nurmantyo
Ketika Kiai Ma'ruf Amin Digoyang Penyanyi Dangdut, Warganet Istighfar<i>!</i>
KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

KPK Akan Didemo Tangkap Menteri Enggar

Politik17 September 2018 07:25

Elemen Muda 212 Tolak Keputusan GNPF Ulama Yang Mendukung Prabowo-Sandi
Golkar: Kedok <i>#2019GantiPresiden</i> Sekarang Terbuka
Gatot Nurmantyo Faktor Penentu Kemenangan Pilpres
Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Hari Tani Nasional Dan Prakarsa Desa

Suara Publik25 September 2018 05:46

Prajurit TNI-Polri Tidak Boleh Terbawa Arus Isu Pemilu
Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Pemuda Tani HKTI Bertekad Lahirkan Santri Tani

Nusantara25 September 2018 05:11

Antara Etika Dan Strategi Politik

Antara Etika Dan Strategi Politik

Suara Publik25 September 2018 04:45