Hanura

Bareskrim Terus Dalami Kasus Penyalahgunaan Izin Impor Bawang

 SABTU, 14 JULI 2018 , 05:11:00 WIB | LAPORAN: TAUFIQURROHMAN

RMOL. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri masih mendalami kasus dugaan penyalahgunaan izin impor bawang putih dengan tersangka berinisial PNS selaku pemilik PT FMT dan PT CGM.
“Masih terus dilakukan pendalaman semua, nanti kalau sudah lengkap akan kami jelaskan,” kata Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Daniel Silitonga, Jumat (13/7).

Menurut dia, penyidik sudah memeriksa beberapa orang saksi untuk dimintai keterangan. Namun, belum bisa disampaikan detailnya siapa saja yang diperiksa.

“Ada yang sudah dimintai keterangan, tapi saya belum evaluasi karena banyak kasus lain. Saya mau cek dulu ya,” ujarnya.

Sementara, Daniel mengakui kalau penyidik sampai saat ini belum melakukan penahanan terhadap PNS.

“Belum dilakukan penahanan, saya belum sempat evaluasi. Saya akan segera evaluasi,” jelas dia.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri telah menyita 300 ton bawang putih di sebuah gudang kawasan Surabaya, Jawa Timur. Diduga, bawang putih asal Cina karena ada penyalahgunaan izin impor.

Harusnya, impor bawang putih ini dilaksanakan oleh PT Pertani (Persero) sesuai yang tertera dalam dokumen perjanjian ekspor impor. Namun, ternyata pelaksanaan impor dilakukan oleh PT CGM.

Selain itu, ratusan ton bawang putih tersebut juga sebanyak 7 ton merupakan bibit bawang putih yang diimpor oleh perusahaan rekanan PT PTI yaitu PT TSR Rejeki.

Sehingga, penyidik Bareskrim Polri menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini antara lain Direktur PT TSR inisial TKS yang ditangkap polisi. Kemudian, tiga tersangka lainnya yakni Direktur Operasional PT Pertani berinisial MYI, Direktur PT. CGM inisial TDJ dan PNS.

Keempat pelaku dijerat dengan pasal 144 Jo pasal 147 UU 18/2012 tentang Pangan serta pasal 62 Jo Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen dan atau pasal 3 UU 8/2010 tentang TPPU Jo Pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara atau denda Rp 6 miliar dan paling lama 20 tahun penjara atau denda Rp 10 miliar. [ian]


Komentar Pembaca
Jokowi Berupaya Mengunci Mitra Koalisi
Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

Menteri Yang Nyaleg Harus Mundur!

, 20 JULI 2018 , 13:00:00

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

RR Terima Kiai Muda Jabodetabek

, 17 JULI 2018 , 20:39:00

Salam Komando Demokrat-PDIP

Salam Komando Demokrat-PDIP

, 14 JULI 2018 , 03:59:00

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

Massa PDIP Vs Hummer Hary Tanoe

, 17 JULI 2018 , 21:28:00