Hanura

Waspada Provokator Jelang Pesta Demokrasi

 JUM'AT, 02 FEBRUARI 2018 , 08:40:00 WIB | LAPORAN: WIDYA VICTORIA

RMOL. Radikalisme sangat rentan terjadi di tengah masyarakat yang emosi. Karena itu sekecil apapun provokasi yang bisa menyulut terjadinya radikalisme harus diantisipasi atau bahkan dienyahkan, terutama saat bangsa Indonesia tengah melaksanakan pesta demokrasi.
"Sebagai negara majemuk, potensi munculnya radikalisme di tengah masyarakat sangat tinggi, apalagi jelang digelarnya Pilkada Serentak. Karena itu, pemerintah, terutama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mesti mewaspadai kemungkinan itu sedini mungkin," ujar salah satu kelompok ahli BNPT, Prof. Syaiful Bakhri di Jakarta.

Menurutnya, masyarakat itu terbagi dalam tiga lapisan yaitu elit, menengah, dan akar rumput (bawah). Dari ketiga lapisan itu, akar rumput yang paling mudah terprovokasi. Sementara, kalangan elit adalah kelompok yang bisa memprovokasi, sedangkan kalangan menengah relatif netral dan tidak terlalu mempersoalkan siapa yang mau jadi pemimpin.

"Kalangan kelas atas biasanya punya desain untuk mempertahankan posisi mereka. Caranya dengan masuk partai politik dan pergaulan elit lainnya. Meski jumlahnya sedikit, kalangan atas yang memiliki uang inilah yang bisa kerja sama atau membiayai provokator," jelas pria yang juga rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) ini.

Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk mewaspadai terjadinya provokasi dan kampanya hitam, apalagi mengatasnamakan SARA dalam Pilkada serentak nanti. Semua harus sepakat untuk mempertahankan kondisi seperti sekarang yaitu Indonesia damai, tenteram dan bahagia, sebagai kepentingan nasional yang mutlak.

Selama ini, lanjut Syaiful, Indonesia sudah berjalan dengan baik dan telah berpengalaman menjalankan pesta demokrasi terbuka, baik itu Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden (Pilpres), sebanyak empat periode. Dalam pengalamannya itu selalu terjadi gesekan tapi tidak menimbulkan konflik yang bersifat nasional, tapi hanya kedaerahan.

Ia meminta, kepolisian sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus berfungsi dengan baik mengawal pelaksaan pesta demokrasi. Selain itu, masyarakat juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga sekecil apapun kemungkinan terjadinya gesekan bisa diantisipasi dari tingkat paling bawah.

"Kalau hasilnya konstitusional maka yang kalah pasti menerimanya. Bila ada banyak catatan alasan kekalahan, maka bisa dilakukan secara konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Kalau selesai di MK maka juga semuanya akan berakhir. Itulah ciri bahwa kewenangan konstitusional ada pada masyarakat. Saya kira masyarakat kita sudah dewasa dan memahami hal ini," papar mantan Wakil Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015.

Ia menilai, keberadaan pengamat juga bisa menjadi pemicu terjadinya keributan saat pelaksaan Pemilu. Banyak pengamat kadang datangnya secara mendadak dan malah tidak punya kompetensi bisa tampil di media. Bahkan di antara mereka kemampuan narasinya juga payah ditambah logikanya yang sempit.

Pengamat yang seperti inilah yang harus diawasi, karena ia bisa menjadi provokator yang bisa menyulut ketidakpuasan di masyarakat. Apalagi pengamat tersebut berbicara tergantung order.

Begitu juga lembaga survei, semua harus dilakukan secara akademik dan terbuka. Seharusnya hasil survei jangan dipublikasi dan hasilnya digunakan untuk merancang program calon atau partai politik tertentu. Pasalnya, survei itu dilakukan dengan metode berbeda-beda sehingga hasilnya pun tidak sama.
 
Ia menyarankan agar dikembangkan seminar akademik terbuka. Seperti di Papua, di sana bukan LSM dan lembaga survei yang menentukan, tapi bisa dilakukan diskusi karena ada beberapa partai, juga bagaimana pemilihan token. Beda dengan daerah lain yang banyak terdapat universitas.

"Kita semuanya harus jadi polisi bagi negeri kita, bukan hanya polisi berseragam itu, tapi diri kita dan masyarakat. Dengan pembelajaran yang bagus dan metodologi yang logis, maka kita dan masyarakat akan bisa menjaga sendiri sehingga tidak mudah termakan provokasi. Karena betapa mahalnya provokasi itu karena akibatnya adalah kerusakan harta benda, mungkin nyawa, dan itu tidak bisa dipulihkan. Siapa yang akan menggantinya? Akhirnya korbannya makin panjang," pungkasnya.[wid]
 


Komentar Pembaca
Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

Rupiah Terpuruk, Utang Bertumpuk!

, 24 MEI 2018 , 17:00:00

Komunitas Tionghoa Kapok Dukung Jokowi
Maradona Dampingi Maduro

Maradona Dampingi Maduro

, 18 MEI 2018 , 02:14:00

Mencoblos Di Kedubes Venezuela

Mencoblos Di Kedubes Venezuela

, 20 MEI 2018 , 10:20:00

RR Bertemu Anwar Ibrahim

RR Bertemu Anwar Ibrahim

, 21 MEI 2018 , 00:45:00