Surat Djarot Melawan Hukum dan Ciderai Keadilan Bagi Nelayan

Keamanan  SELASA, 10 OKTOBER 2017 , 23:47:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

Surat Djarot Melawan Hukum dan Ciderai Keadilan Bagi Nelayan

Djarot Syaiful Hidayat/Net

RMOL. Surat yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat menciderai keadilan bagi nelayan. Selain itu, surat yang dikeluarkan di penghujung masa jabatannya itu juga telah melanggar hukum.
Jurubicara Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, Marthin Hadiwinata menjelaskan, surat itu berdampak buruk bagi kehidupanm nelayan di bagianm Utara Jakarta. Selain itu, surat Gubernur Djarot 2054/-1.794.2 itu sarat dengan pelanggaran.

"Surat Gubernur DKI Jakarta dalam masa transisi bertentangan dengan hukum dan menciderai keadilan untuk nelayan," jelas dia dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa (10/10).

Marthin tekankan, alasan untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTR KS Pantura Jakarta) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) banyak menutupi fakta-fakta lain dari mulai dampak buruk lingkungan hidup hingga fakta hukum menjadi dasar untuk tidak melanjutkan reklamasi.

"Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menemukan enam alasan utama yang menunjukkan langkah yang diambil pemerintah sudah menciderai rasa keadilan nelayan dan melawan hukum," terangnya.

Pertama, Surat Menko Maritim No. S-78-001/02/MENKO/Maritim/X/2017 tidak relevan karena tiada kewenangan dari Menko Maritim untuk kemudian menyatakan bahwa reklamasi dapat berlanjut.

Dijelaskan Marthin, surat tersebut bertentangan dengan rekomendasi dari Kemeko Kemaritiman sendiri di tahun 2016 yang mengatakan Reklamasi Pulau G dihentikan dan mengevaluasi reklamasi pulau lainnya.

Selain itu tidak adanya kajian ilimiah tehadap alasan dicabutnya moratorium reklamasi. Padahal menurut Kajian KKP bertajuk Policy Brief 2016, Dampak Sosial Ekonomi Dan Rekomendasi Kebijakan Reklamasi Teluk Jakarta, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, Balitbang  Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Tahun 2016. Selain dampak buruk lingkungan, juga akan  akan berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi dari nelayan dalam proyek reklamasi,” tutur Marthin.

Kedua, Putusan Mahkamah Agung No. 92/K/TUN/LH/2017 tidak menghilangkan fakta bahwa masih ada proses pengadilan yang memeriksa gugatan nelayan dan organisasi lingkungan hidup terhadap Gubernur DKI Jakarta yang menerbitkan reklamasi.

Setidaknya, dikatakan Marthin, ada tiga gugatan lingkungan hidup yang sedang berjalan antara nelayan dengan Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Pulau F (SK Gubernur No. 2268/2015 dengan Putusan No. 14/G/LH/2016/PTUN-JKT), Pulau I (SK Gubernur No. 2269/2015 Putusan No. 15/G/LH/2016/PTUN.JKT) dan Pulau K (SK Gubernur No. 2485/2015 dan Putusan No. 13/G/2015/PTUN-JKT).

"Dari tiga gugatan tersebut menunjukkan bahwa proyek reklamasi adalah proyek bermasalah dan seharusnya dihentikan,” ujarnya.

Ketiga, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda RTR KS Pantura dilakukan secara tertutup dan tidak melibatkan masyarakat.

Dia mengatakan, patut diingat hanya ada satu kali Konsultasi Publik yang dilakukan setelah kajian dilakukan dengan undangan disebar tanpa diketahui. Surat undangan sampai ke peserta yang diundang tidak sampai 24  jam sebelum kegiatan dan tanpa dilampirkan dokumen yang di bahas.

Marthin menegaskan, banyak substansi yang tidak dipertimbangkan dalam KLHS dari mulai berbagai kajian dampak buruk reklamasi hingga khusus dampak buruk kepada perempuan nelayan yang berada di wilayah pesisir yang tidak menjadi pertimbangan.

"Sehingga tidak relevan KLHS dari Raperda RTR KS Pantura menjadi dasar dilanjutkannya dan sudah seharusnya KLHS diulang kembali dengan proses yang benar tanpa ada konflik kepentingan,” ujarnya.

Keempat, terkait dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 499/Menlhk/Setjen/Kum.9/9/2017 tertanggal 15 September 2017 dan  No. 537/Menlhk/Setjen/Kum.9/10/2017 kedua surat keputusan tersebut menunjukkan lemahnya kedudukan pemerintah didepan perusahaan pengembang yang rakus.

Sejak awal, lanjut Marthin, Koalisi meminta adanya pencabutan Izin Lingkungan semua proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena jelas banyak permasalahan mulai tiadanya dasar hukum perencanaan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil hingga pembuatan AMDAL yang diduga tidak partisipatif , tidak valid, dan cacat subtansif karena bertentangan dengan tata ruang (AMDAL Bodong).

Lebih lanjut, SK Men LH 499 dan 537 tersebut tidak dilakukan dengan terbuka informasi dengan pelibatan masyarakat. Sangat berbeda dengan proses terbitnya sanksi administrasi dimana perwakilan nelayan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terlibat dalam inspeksi.

"Di sisi lain koalisi telah mengajukan permohonan keterbukaan informasi atas pemenuhan kewajiban pengembang atas sanksi administrasi yang dijatuhkan namun hingga saat ini tidak dipenuhi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” ujarnya.

Kelima, melanjutkan pembahasan Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K yang telah jadi adalah bertentangan dengan prinsip anti-korupsi. Karena Raperda RTR KS dan Raperda RZWP3K diselimuti jual beli pasal dan kemudian menjadi dasar untuk pemulus reklamasi berjalan.

Terlebih, KLHS dari Raperda RZWP3K tidak memiliki kajian lingkungan hidup strategis dan KLHS sebelumnya telah dibuat diduga kuat tidak melalui proses yang benar dan hanya berisikan hasil-hasil rapat.

"Alhasil KLHS tidak dapat menjadi pembenar proyek reklamasi. Selain itu KLHS juga tidak berdasarkan daya dukung dan daya tampung teluk Jakarta,” ujarnya.

Keenam, secara politis, Gubernur Djarot seharusnya menghormati Gubernur terpilih yang memiliki janji untuk menghentikan reklamasi.

"Jika Raperda RTR KS Pantura dan Raperda RZWP3K dipaksakan lanjut, DPRD hanya akan menambah masalah bagi pemerintah terbaru. Sehingga sudah seharusnya DPRD DKI Jakarta menolak permintaan dari Gubernur Djarot,” ujarnya.

Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta terdiri dari nelayan dan lembaga swadaya masyarakat yang konsern dalam kelautan, nelayan, lingkungan hidup, penegakan hukum, seperti Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Solidaritas Perempuan, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), LBH Jakarta dan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL). [sam]

Komentar Pembaca
Menkominfo Ajak Aktivis 98 Kelola Media Sosial
Buni Yani & Lieus Sungkharisma - Menerima Vonis (Part III)
AHY Jadi Saksi Pernikahan Putra Bendahara SMSI
Titiek Bersama Sesepuh Golkar

Titiek Bersama Sesepuh Golkar

, 09 DESEMBER 2017 , 19:33:00

Jabat Tangan Panglima

Jabat Tangan Panglima

, 08 DESEMBER 2017 , 21:12:00