Rita Widyasari

Bertemu Nelayan, Istana Libatkan IPB Buat Kajian Cantrang

Keamanan  JUM'AT, 08 SEPTEMBER 2017 , 21:49:00 WIB | LAPORAN: SAMRUT LELLOLSIMA

RMOL. Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) bertemu dengan Pejabat Kantor Staf Kepresidenan (KSP), di Kompleks Istana Negara untuk menyampaikan hasil kajian dan juga meminta pemerintah segera menghentikan pelarangan alat tangkap cantrang yang sudah sangat merugikan Nelayan.

Rombongan Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) diterima oleh Tenaga Ahli Kedeputian V KSP Riza Damanik bersama Ketua Tim Akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk urusan ini, Nimmi Zulbainarni.

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) Riyono menyampaikan, perjuangan nelayan selama ini tidak berbekal "pokoknya", namun tetap didasarkan kepada kajian untuk kemaslahatan bersama. Dari kajian nelayan, pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sudah sangat merugikan nelayan Indonesia, padahal dampak buruk yang digembar-gemborkan oleh Menteri KKP jika menggunakan cantran, tidak terbukti.

"Untuk itulah kami mengharap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk terbuka dan bersedia untuk duduk bersama membahas berbagai masalah yang ada,” ujar Riyono, di Kantor Staf Presiden (KSP), Jumat (8/9).

Dalam kesempatan itu, Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) juga tetap mendesak pihak istana untuk segera membentuk tim kajian independen Cantrang, yang melibatkan nelayan dan akademisi sebagai tindak lanjut hasil kesepakan antara Istana dengan nelayan dalam Aksi Damai Nelayan tanggal 11 Juli 2017 yang lalu.

"Kami presentasikan hasil kajian kami tentang cantrang, dan meminta kepada pihak Istana untuk ditindaklanjuti dengan segera membentuk Tim Kajian Independen yang melibatkan nelayan,” ujar Riyono.

Tenaga Ahli Kedeputian V KSP Riza Damanik yang mewakili Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan, pihaknya sedang menjaring berbagai informasi dan masukan secara obyektif dari berbagai pihak. "Termasuk dari nelayan, terkait alat tangkap Cantrang, serta masalah kelautan dan perikanan lainnya,” ujar Riza.

Dia mengatakan, kajian nelayan terkait alat tangkap cantrang ini bekerjasama dengan tim akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) yang diketuai oleh Dr. Nimmi Zulbainarni yang dilaksanakan pada bulan Mei 2016, dengan mengambil sampel lokasi di daerah Tegal, Brebes, Batang, Pati dan Rembang Jawa Tengah.

Dalam pemaparannnya, Nimmi Zulbainarni menyatakan bahwa Cantrang yang sudah dipakai oleh nelayan sejak 35 tahun yang lalu sebenarnya tidak merusak lingkungan.

Oleh karena itu, menurut dia, cantrang tidak perlu dilarang, namun cukup dikendalikan. "Pada dasarnya, semua alat tangkap potensial mengancam kerusakan lingkungan jika tidak dikendalikan,” ujar Nimmi.

Menurut Nimmi, dampak negatif terkait pelarangan Cantrang lebih besar dari pada dampak positifnya. "Sebab, ada 21 sektor yang terdampak secara ekonomi dan sosial karena pelarangan Cantrang itu,” ujarnya. [sam]
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

Zulhas: Jangan Semua Urusan Presiden!

, 20 SEPTEMBER 2017 , 19:00:00

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

Golkar Resmi Utus Nurul Arifin

, 20 SEPTEMBER 2017 , 17:00:00

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

Optimalisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil

, 19 SEPTEMBER 2017 , 02:25:00

Pengungsi Kebakaran

Pengungsi Kebakaran

, 19 SEPTEMBER 2017 , 03:31:00

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

Pansus Akan Laporkan Hasil Kerja Ke Jokowi

, 19 SEPTEMBER 2017 , 05:02:00

Misbakhun Aktor Di Balik Penggembosan KPK dan Setya Novanto
Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Jubir Demokrat: Apa Sebenarnya Mau Panglima?

Politik19 September 2017 09:24

<i>Pemerintah Pasang Perseneling Satu, Iwan Fals Pun Terkekeh</i>
Ini Temuan Dokter KPK di Tempat Novanto Dirawat
TV Mana Yang Nekat Siarin Film <i>G30S/PKI </i>

TV Mana Yang Nekat Siarin Film G30S/PKI

Politik20 September 2017 09:37